pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa. BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa

 
 BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaranpengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa  Pengelolaan Keuangan Desa

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. , hlm. (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada tiga asas, yaitu: transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib,. Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Desa pada Pemerintah Desa; Mengingat : 1. dikelola berdasarkan asas: transparan, akuntabel, Partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pendahuluan. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,. Pasal 3 Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009. Pengelolaan keuangan desa,dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. 4 : PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TUJUAN Setelah mengikuti pokok bahasan Pengelolaan Keuangan Desa,. 1. dikelola berdasarkan asas: transparan, akuntabel, Partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. E-ISSN: 2775-9822. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. ,M. anggaran, dan dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tangga1 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 18 azas pengelolaan keuangan desa keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran; pengelolaan keuangan desa, dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Desember. Pasal 151 (1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai. Selain point diatas keuangan desa dikelola secara : Tertib, taat pada peraturan,efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 periode4. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Mekanisme dan prosedur dalam penyaluran anggaran dana desa bagi pembangunan danAsas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 (1) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 9 Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan,Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Pengawasan keuangan desa. masyarakat miskin dan lainya perlu diikutsertakan dalam proses pengelolaan keuangan desa. (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni dimulai tanggal 1 Januari sampai. Penelitian tentangSISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH ATAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN SEMBAWA. Asas transparan menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak masyarakat. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai. Salah satu hambatan krusial yang dapat ditemui dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Good governance) yang berada di beberapa desa, adalah kurangnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang tidak mempuni dan tidak cakap dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme. (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai. Dana Desa adalah dana yang. (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 2. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa jis Pasal 1 (1) Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keuangan Desa. Sekretaris Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mempunyai tugas sebagai : a. Si NIDN/NIP: 0024108908/198910242019031019 Alamat Email Pribadi: [email protected]/No. Berdasarkan pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Benua Tengah menunjukkan hasiltransparansi pengelolaan dana desa pada Desa Mata Pao. Pengelolaan keuangan dikelola dalam. Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Dalam Permendagri 113 tahun 2014 mengenai asas pengelolaan keuangan desa menjelaskan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam paparannya beliau menyampaikan definisi keuangan desa sesuai. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. No. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan a sas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal. ac. Badan Permusyawaratan Desa. 1 Tahun D. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. • APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu). Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal l Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007). (Permendagri No. UU No. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 2. juga pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Penatausahaan Keuangan Desa Sujatmiko Wibowo 3. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. an keuangan desa dan mewakili. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik maka pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri 113 tahun. Definisi Keuangan Desa menurut Permendagri 113/2014 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 2. serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam suatu anggaran. desa. 1-11. Bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dana desa agar dapat menambah area penelitian dengan lebih luas dan meneliti hingga pengelolaan keuangan desa apabila telah diterapkan APBDesa yang dilakukan secara online dan menambah penelitian pada penerapan SIMDA Desa dalam pengelolaan keuangan desa . 20 tahun 2018 keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif. 22 Menurut pengamat kebijakan publik Sukabumi, Asep Deni menyatakan bahwa celah terjadinya tindak penyelewengan anggaran itu lantaran dana desa dikelola dengan. BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 3 (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili. ,M. Ca. Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ; Peraturan. com. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BadanAsas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,. pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. mendorong tercapainya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa. Pasal 2. c. tertib; dan e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa satu tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan dan disiplin anggaran serta Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dikelola pada masa 1 (satu) tahun anggaran yakni dari awal 1 Januari sampai. ”. (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampaiAZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 113/2014 20/2018 › Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun. 113/2014). la. Penguatan kewenanganSebagai pondasi awal dalam mencermati tatakelola keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran 2 Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud diatas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Azas Pengelolaan Keuangan Desa Psl. Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dinyatakan bahwa (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan. BAB III. 4. Ni‟matul Huda , Hukum Pemerintahan . Zaman & Spiritualitas Baru; Semua kategori. Dalam Permendagri tersebut memuat tata cara pengelolaan keuangan desa yang dimuali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. go. Pengertian ini sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Permendagri 20/2018) tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Peranan Komunikasi Pemerintahan DalamAzas Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018) (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. akuntabel; c. • Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut (Suharto, 2006) dalam (Miftahudin, 2018), akuntabilitas dapatPedoman pengelolaan keuangan desa ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. sa. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas: a. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa: keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari. DAFTAR PUSTAKA. (lima) tahun menjadi 6 (enam) tahun masa kerja. MATERI KELEMBAGAAN DESA. Pendahuluan 1. See Full PDFDownload PDF. Adapun indikator tertib dan disiplin anggaranASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA . "Analisis Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Kasus dada 5 Desa di Kecamatan. 1 Tahun d. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kekayaan Desa diatur dalam Bab VIII Padal 76 sampai dengan Pasal 77 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Bab VI Pasal 107 sampai dengan Pasal 113. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan. BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan a sas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa. BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 4 (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. [email protected]@MAGETAN. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. 2. Menurut Pemendagri No. dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipasif. • Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa tidak hanya akan mengelola dana dari APBN tingkat desa, tetapi juga menerima bantuan keuangan provinsi, alokasi modal tingkat desa (ADD), bantuan keuangan, dan bagi hasil atau penyaluran daerah dari daerah atau kota. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 2, Permendagri No 37 Tahun 2007). Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sumber pendapatan desa sebagaimana tercantum dalam Permendagri 20 Tahun 2018 yang terdiri atas: Pendapatan asli desa (PADes), terdiri dari hasil usaha desa (HUDes), hasil Kekayaan desa. Tahun Anggaran September Perubahan anggaran Masa Berlaku 6. 2. BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN. : 085263863944. Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas‐asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu:. Selain point diatas keuangan desa dikelola secara : Tertib, taat pada peraturan,efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. pertanggungjawaban, Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (s atu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa tidaklah mudah, apalagi bagi desa yang kekurangan sumber daya manusia. 2. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas. BAB Ill KEKUASAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA Pasal 3 (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili. APB Desa merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo. BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pasal 2 (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan a sas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Definisi Keuangan Desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan. mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pengutamaan Keberlanjutan. Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. 113 Tahun 2014 Pasal 2) ? 15. BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN. 113/2014). 2. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan penyelewengan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. iii |Policy Paper Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU no 6 tahun 2014 KATA PENGANTAR Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN merupakan sebuah unit yang dibentuk dengan tugas salah satunya. 5. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan. Kades : pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. dikelola dalam masa 1 tahun. BAB IIkewajiban desa, dalam asas pengelolahan keuangan desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akutanbel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.